TeraNews Bisnis – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan kesiapannya berkolaborasi dalam mengatasi bencana banjir di Indonesia. Melalui strategi tata ruang dan pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen aktif menangani masalah yang kerap melanda, khususnya di Jabodetabek-Punjur. Namun, Ossy menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai solusi efektif.
"Kementerian ATR/BPN mendukung penuh upaya pencarian solusi banjir. Kita harus utamakan sinergi dan kolaborasi, bukan saling menyalahkan," tegas Ossy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Penanganan banjir di Jabodetabek-Punjur, lanjut Ossy, telah tertuang rinci dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur (Perpres 60 Tahun 2020). Kendala utama, menurutnya, terletak pada implementasi, pengawasan, dan penegakan aturan di daerah. "Tata ruang kita sudah komprehensif, namun pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala, salah satunya perbedaan kebijakan antar daerah," jelasnya.
Sebagai langkah nyata, pemerintah tengah menormalisasi Sungai Ciliwung, ditargetkan selesai pasca penetapan lokasi pada akhir April 2025. Kementerian ATR/BPN siap mendukung pengamanan badan air dan penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
Kementerian ATR/BPN menyiapkan tiga strategi: revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; sertifikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan; dan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir, berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah, terutama untuk kepentingan umum dan mitigasi bencana. Koordinasi yang baik akan menekan potensi konflik sosial," ujar Wamen Ossy. Ia juga menyambut baik arahan Menko untuk penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan perlunya aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif. "Pendekatan berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Kita akan susun rencana aksi pencegahan risiko banjir di Jabodetabek sebagai acuan ke depan," pungkasnya.
Rapat dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, mendampingi Wamen Ossy. (*)
