TeraNews Bisnis – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan urgensi tata ruang dalam mitigasi bencana di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Wamen Ossy menyoroti fakta bahwa 96% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Menurutnya, ini membuktikan bahwa tata ruang yang baik bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata yang harus diimplementasikan secara konkret di semua level pemerintahan.
Ia menjelaskan, tata ruang yang efektif tak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lebih jauh, Wamen Ossy menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi inti dari perencanaan tata ruang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Beberapa poin penting dalam perencanaan tata ruang yang diungkapnya mencakup identifikasi zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, dan penempatan infrastruktur vital di lokasi aman.
Tata ruang yang ideal, menurut Wamen Ossy, diharapkan mampu mereduksi dampak bencana, menyelamatkan jiwa, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal dalam respons dan pemulihan. Namun, ia mengakui implementasinya penuh tantangan. Koordinasi antar lembaga yang kuat, pemanfaatan teknologi dan data terkini, peningkatan kapasitas SDM, partisipasi aktif masyarakat, dan integrasi kebijakan serta regulasi menjadi kunci keberhasilan. Pengendalian dan penertiban juga perlu diperkuat untuk memastikan implementasi efektif di lapangan.
Wamen Ossy juga menekankan pentingnya sinergi antara ATR/BPN dan BNPB. ATR/BPN bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Kolaborasi kedua lembaga ini, menurutnya, sangat krusial.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah baik secara luring maupun daring.
